WNA Jadi Incaran Pemerintah Berkaitan Dengan Pembayaran Pajak

WNA Jadi Incaran Pemerintah Berkaitan Dengan Pembayaran Pajak

Smconsult – DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencari berbagai peluang guna menambah pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Salah satu potensi yang dilihat DJP adalah WP dari WNA. Upaya untuk menjaring warga negara asing yang saat ini tengah dilakukan melalui hubungan kerja sama DJP dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kerja sama yang dilakukan DJP dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pemberian data dari masing masing institusi. Ditjen pajak dapat memperoleh data pribadi orang asing yang memakai visa kerja di dalam negeri. Perjanjian kerja sama di antara dua institusi ini mengenai Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian yang mana sudah ditandatangani 15 Mei 2018 lalu. Kerja sama yang paling menonjol dan sering dilakukan antara kedua belah pihak adalah barter data dan informasi.

Data yang ditukarkan meliputi informasi atau data tentang identitas WP yang disediakan Ditjen Pajak dan informasi atau data penerbitan paspor RI, data visa, data perlintasan, izin tinggal yang disediakan Ditjen Imigrasi. Tidak hanya melakukan barter informasi atau data saja, hubungan kerja sama ini juga meliputi intelijen bersama dengan sasarannya WP, orang asing dan penanggung pajak.

“Data visa dan izin menetap WNA di Indonesia, utamanya adalah tenaga kerja asing secara tidak langsung akan membantu proses pengawasan kepatuhan dari perpajakan mereka” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementrian Keuangan RI, Hestu Yoga Saksama.

Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Hestu sangat optimis jika pihaknya akan dapat menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak. “Melalui sinergi dan hubungan kerja sama yang kuat dengan instansi lain, tidak terkecuali dengan Ditjen Imigrasi, Direktorat Jenderal Pajak sangat berharap jika ini bisa membantu meningkatkan kualitas dan kapasitas dari pengawasan kepatuhan perpajakan warga negara dan WP”ucap Hestu.

Beliau menambahkan, pada prinsipnya TKA bekerja di perusahaan formal dan telah didaftarkan NPWP, maka mereka yang bersangkutan telah melakukan pembayaran pajak karena telah dipotong pajak penghasilannya atas penerimaan oleh perusahaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *